Jelajah Suku Anak Dalam : Demokrasi ala Orang Rimba [3]

Akarasa – Selamat datang kerabat akarasa dan terima kasih atas kunjungannya. Tulisan yang sampeyan baca ini adalah kelanjutan tulisan berseri dari edisi Jelajah Suku Anak Dalam. Jika sebelumnya lebih menitikberatkan pada kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan, pada tulisan ketiga ini saya akan membahas kehidupan mereka dalam hal sosial ekonomi.

Mulanya saya sempat bertanya – tanya, bagaimana Orang Rimba atau Suku Anak Dalam di TNBD mengatur kehidupannya. Secara mereka tidak bisa baca tulis. Bagaimana mereka dalam satu kelompok mengatur kehidupannya. Dan bisa jadi, pertanyaan – pertanyaan inipun hinggap di benak kerabat akarasa.

Ternyata mereka juga memiliki struktur kekuasaan dalam kelompok. Jika boleh saya menyepadankan, sistem yang mereka pakai tidak berbeda jauh dengan Baduy Dalam dalam mengorganisasikan kelompoknya. Mereka memiliki struktur kekuasaan dalam kelompok. Mereka memiliki aturan-aturan perilaku yang mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku. Mereka memiliki norma hukum yang mengatur hukuman bagi pelanggaran. Mereka juga memiliki mekanisme untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul.

Adat istiadat dan berbagai aturan yang melandasi semua pengaturan sosial itu dilaksanakan secara ketat. Dalam keyakinan mereka, merubah adat dan aturan adalah sesuatu yang tabu, oleh karena itu adat dan aturan yang berlaku sekarang relatif tidak jauh berbeda dengan yang berlaku ratusan tahun silam.

Serupa dengan negara yang memiliki kabinet yang bertugas mengatur kehidupan rakyat dalam negara, Orang Rimba pun memiliki institusi serupa. Jika di Baduy Dalam ada Jaro Daina yang bertugas sebagai pemimpin jalannya pemerintahan dalam keseharian yang kemudian bertanggung jawab pada Pu’un. Pu’un sendiri dalam struktur sosial orang Baduy adalah pemimpin adat tertinggi. Hal yang sama juga ada dalam struktur sosial masayarakat Orang Rimba, dalam hal ini adalah Pengulu yang merupakan isntitusi sosial yang bertugas mengurus dan memimpin kehidupa Orang Rimba.

Institusi pengulu terdiri dari Temenggung, Wakil Temenggung, Depati, Mangku, Debalang, dan Manti. Namun meskipun berposisi pemimpin, mereka tidak bisa dianggap menduduki lapisan sosial tertinggi. Posisi mereka secara sosial relatif setara saja dengan yang lainnya. Tidak banyak keistimewaan yang mereka miliki. Paling-paling mereka berhak untuk mendapat bagian bila suatu denda dijatuhkan kepada pelanggar adat. Mereka bahkan akan didenda dua kali lipat bila melakukan pelanggaran karena dianggap lebih faham dengan aturan adat. Di luar institusi pengulu terdapat Tengganai dan Malim yang memiliki posisi relatif sama kuat dengan Temenggung tetapi mengurusi urusan khusus.

Temenggung adalah pemimpin tertinggi kelompok Orang Rimba. Masing-masing kelompok memiliki Temenggung sendiri yang satu sama lain tidak saling tergantung. Seorang Temenggung adalah seorang raja bagi kelompoknya. Tidak ada kekuasaan diatasnya. Kekuasaannya meliputi penyelesaian perselisihan sesama Orang Rimba maupun antara Orang Rimba dengan orang luar dan mewakili Orang Rimba kelompoknya dalam setiap forum. Temenggung adalah yang berwenang memberikan izin bagi siapapun yang mau masuk dan berinteraksi dengan Orang Rimba. Ia juga berwenang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan Orang Rimba.

Jabatan lain yang termasuk dalam institusi pengulu tidak banyak dikenal masyarakat luas. Seorang wakil temenggung bertugas menggantikan seluruh tugas-tugas temenggung apabila berhalangan. Depati bertugas menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan hukum dan keadilan. Perannya mirip dengan pihak kejaksaan dan kehakiman. Debalang bertugas menjaga stabilitas keamanan masyarakat, atau semacam polisi Orang Rimba. Manti bertugas meyampaikan informasi kepada seluruh anggota kelompok, misalnya informasi untuk berkumpul pada waktu tertentu. Peran manti semacam humas tapi khusus untuk urusan ke dalam. Tugas manti cukup berat. Ia harus berjalan menemui semua Orang Rimba kelompoknya yang tinggal tersebar dalam area yang luas.

Tengganai cukup unik. Seorang tengganai berperan dalam memberikan nasehat adat, meredakan perselisihan di dalam keluarga (semacam penasehat perkawinan) dan berbagai persoalan keluarga lainnya. Menurut sebagian orang, tengganai sebenarnya memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan temenggung. Apabila temenggung mengurusi urusan keluar, maka tengganai menangani urusan-urusan dalam kelompok. Peran tengganai dianggap sesuatu yang vital oleh karena itu kedudukannya sering dianggap lebih tinggi daripada temenggung, meskipun tentu saja temenggung tidak berada dibawah tengganai.

Kelompok Orang Rimba Air Hitam memiliki Temenggung bernama Segrip. Kadang ia disebut berbeda-beda. Ada yang memanggilnya sagrip, nggrip, ngagrip, dan ngarap. Ia adalah anak dari temenggung terdahulu. Jadi, anak menggantikan kedudukan bapak. Sang bapak masih hidup dan saat ini menjabat sebagai tengganai. Mungkin fenomena mantan temenggung menjadi tengganai dan anaknya menjadi temenggung memperkuat pendapat bahwa tengganai adalah jabatan yang lebih bergengsi. Lagipula seorang tengganai memang dituntut untuk faham betul persoalan adat.

Malim atau Alim adalah pemimpin spiritual Orang Rimba. Peran dan pengaruhnya cukup besar. Malim adalah pemimpin dalam upacara sale dalam perkawinan, kelahiran maupun kematian. Ia dipercaya sebagai orang yang sanggup berhubungan dengan roh nenek moyang. Oleh karena itu malim sangat dihormati.

Ada satu posisi unik yang dimiliki oleh masyarakat Orang Rimba yakni Jenang. Jabatan ini tidak dipegang oleh Orang Rimba, tetapi dipegang oleh orang Melayu. Pada masa lalu perannya adalah sebagai penghubung Orang Rimba dengan orang luar. Ia menjadi jalur perdagangan dan komunikasi. Semua barang dagangan melewatinya. Saat ini jenang kurang jelas perannya karena Orang Rimba sudah biasa melakukan hubungan langsung dengan orang luar.

Tercermin dalam bahasanya yang egaliter, Orang Rimba tidak memiliki jarak kekuasaan yang jauh. Antara satu orang dengan yang lainnya relatif memiliki posisi yang setara. Antara yang memimpin dan yang dipimpin tidak terdapat gap kekuasaan. Dalam terminologi saat ini, mereka adalah masyarakat demokratis. Setiap orang memiliki suara yang relatif sama dalam kehidupan bersama.

Anak-anak rimba sejak kecil telah diajarkan untuk hidup di alam demokratis. Apabila tidak setuju melakukan sesuatu mereka akan berterus terang mengatakannya. Jika memiliki pendapat yang berbeda, mereka akan mengungkapkannya. Orangtua berkewajiban mendengarkan pendapat anak-anak. Hal ini menyebabkan ketika besar mereka berani untuk menyatakan pendapat dan menjadi penerus tradisi demokrasi yang handal.

Prinsip dasar pengaturan sosial Orang Rimba adalah; ‘Alam sekato Tuhan, rakyat sekato pengulu, rumah sekato tengganai, bini sekato laki, adik sekato kakak” Artinya alam seperti apapun kondisinya adalah atas kehendak Tuhan, rakyat patuh terhadap penguasanya, urusan rumah harus mematuhi tengganai, istri harus patuh terhadap suami, dan adik harus patuh terhadap kakak. Apabila tanpa alasan jelas tidak mematuhi yang harus dipatuhi maka denda dijatuhkan. Artinya kepatuhan yang dituntut tidaklah mutlak. Namun apabila alasan tidak mematuhi bisa diterima maka pembangkangan dibiarkan dan malahan dianggap sebagai sesuatu yang positif.

Kepatuhan kepada pengulu, terutama temenggung adalah sesuatu yang bersifat relatif. Apabila baik, maka apapun keputusannya harus dipatuhi secara mutlak. Akan tetapi apabila tidak baik maka boleh tidak dipatuhi. Aturannya tepat seperti pepatah ‘rajo adil rajo disembah, rajo lalim rajo disanggah.’ Sanggahan terhadap temenggung bisa lebih dari sekedar protes. Dalam beberapa kasus, temenggung juga bisa diberhentikan.

Untuk memilih temenggung baru diadakanlah pemilu dimana suara yang berhak mencoblos benar- benar berdasarkan asas ‘one voter one vote’ alias satu orang satu suara. Menurut cerita, di TNBD pernah terjadi beberapa pergantian temenggung karena dianggap tidak mampu. Sebenarnya jabatan temenggung adalah jabatan turun temurun. Hanya keturunan temenggung yang dianggap paling layak untuk menduduki jabatan tersebut. Akan tetapi bila keturunannya dianggap tidak mampu maka akan dipilih dari yang lain. Asas kemampuan tampaknya lebih dihargai daripada nilai keturunan.

Bersambung….

0 on: "Jelajah Suku Anak Dalam : Demokrasi ala Orang Rimba [3]"