Priyayi : Sekat Antara Busana dan Kuasa


Jogja.. Jogja.. tetap istimewa…Istimewa negerinya… istimewa orangnya…Jogja.. Jogja.. tetap istimewa..Jogja istimewa untuk Indonesia… (Jogja Hip Hop Foundation)

Akarasa – Sugeng rawuh kadang kinasih akarasa. Barisan kalimat di atas pembuka tulisan ini adalah petikan syair dari lagu Jogja Istimewa. Latar belakang terciptanya lagu ini adalah penolakan masyarakat Jogja terhadap RUU Keistimewaan Yogyakarta oleh pemerintah pusat pada Desember 2010 silam, semasa kepemimpinan presiden SBY.

Namun pada kesempatan ini saya tidak hendak membincang tentang penolakan tersebut, tapi lebih kepada kalimat Istimewa yang sekarang menjadi jargon baru untuk kota pelajar dan budaya ini. Sebagai bagian dari sekian juta manusia yang hidup di Jogja ini, masih kerap saya temui kentalnya budaya tersebut. Salah satunya adalah bentuk penghormatan kaum ningrat atau priyayi di sini. Seringkali saya temui untuk memanggil kaum ningrat ini dengan sebutan, gusti. Ada yang salah? Tentu tidak. Justru karena inilah saya ingin menguliknya pada kesempatan ini.

Kaum ningrat atau bangsawan, dalam sebutan lain yang lebih familiar kita dengar adalah dengan menyebutnya Priyayi. Priyayi ini berasal dari kata ‘para yayi’, yakni adik dari raja. Maksud adik disini bukan hanya adik secara biologis, namun juga adik ideologis. Priyayi merupakan sebuah kelas di masa tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar, terutama di Jawa, seperti yang banyak ditunjukkan di kerajaan Mataram Islam, termasuk di Jogja.

Sederhananya Priyayi berarti sebuah kelas sosial di masyarakat yang berasal dari bangsawan, yang tentunya, mereka adalah keturunan para raja. Priyayi adalah sebuah kelas sosial yang diturunkan secara turun-temurun, biasanya bergelar Raden, Raden Mas, Putri, dan lain sebagainya. Biasanya masih berkerabat dengan raja, atau keluarga raja.

Adalah A.P.E Korver dalam bukunya, "Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?", menceritakan pergulatan seorang Soemarsono sebagai bentuk perlawanan individu, terhadap sistem etiket kolonial tentang cara berpakaian.

Dalam bukunya Korver menceritakan bagaimana seorang pemuda Soemarsono kecewa bukan main. Saat pagi datang dan ia bergegas memasuki pendopo tempat kerja, rentetan ucapan penolakan keras dari atasannya, terasa layaknya tamparan pipi yang banter. Pasalnya hanya sederhana, dia mengenakan pakaian Eropa dan tak membungkukkan badan kepada pejabat yang lewat –sebagai bentuk hormat- seperti lazimnya pegawai pamong praja.

Kala itu tahun 1913, peraturan tatacara berpakaian dan bagaimana bersikap kepada kalangan Belanda serta golongan priyayi-pejabat, masih ketat diberlakukan. Sengaja, pemuda yang bernama Soemarsono tersebut, berusaha melawan konvensi. Hari itu, dia tidak memakai sarung, seperti kebiasaan sebelumnya. Soemarsono menukarnya dengan celana dipadu jas necis. Berjalan tegak dan percaya diri, menuju kantor karesidenan karawang, tempatnya mencari nafkah.  Rutinitas penghormatan dengan merangkak atau jongkok di tanah, saat bertemu pejabat, pun tidak dilakukannya.

Seorang asisten residen asal Belanda menegurnya dengan garang. Tak pelak, sanksi kontan di jatuhkan, akibat ulah soemarsono yang menyalahi peraturan itu. Dia dipecat dengan tidak hormat. Tidak terima dengan perlakuan itu, Soemarsono melancarkan sekian protes. Sebagai salah seorang yang sudah memiliki kesadaran pemberontakan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah kolonial, Soemarsono tidak tinggal diam mendapat perlakuan tersebut. Tak cukup dengan adu argumentasi dengan pejabat yang menegurnya, dia pun menulis surat unjuk rasa kepada residen Batavia.

“Ketika itu saya merasa, bahwa Asisten residen itu tidak senang hatinya, melihat saya mengenakan pakaian Eropa” keluh Soemarsono. Lanjutnya, “Dilain hal, tidak pula saya ketahui bahwa para pegawai tinggi disini masih sangat menghargai tata cara penghormatan dan tradisi-tradisi adat”.

Dekade-dekade awal abad ke 20, masyarakat Hindia timur memang sedang dibakar semangat emansipasi. Organisasi-organisasi modern seperti Jamiat Choir, Boedi Oetomo, Sarekat Islam hingga Indische Partij, sedang tumbuh menyemai naluri pembelaan hak hidup di tanah koloni. Mereka menggelorakan pemberontakan nilai-nilai yang mengungkung kemanusiaan. Upaya-upaya pendobrakan tatanan bangunan penjajah dan kelas bangsawan yang berkolaborasi dengan pemerintah kolonial, dirintis melalui rapat-rapat terbuka dan tulisan pada media massa. Tak hanya menangkal regulasi pada isu-isu besar, semisal ketenagakerjaan dan hak berserikat, namun merambah hal-hal kecil, seperti cara berpakaian dan tata penghormatan antara golongan jelata dengan penguasa.

Apalagi sejak kewajiban menghormat dan berpakaian tertentu, dicabut pemerintah atas warga Tionghoa. Dampak dari keberhasilan revolusi Xinhai di Tiongkok, yang membuat pemerintah berpikir keras untuk mencegah rambatannya ke Hindia Belanda. Akhirnya, kebijakanpun diterapkan, dengan melepas kewajiban-kewajiban yang membatasi ruang gerak warga Tionghoa juga keturunannya, seperti pembebasan berpakaian dan tatacara penghormatan kepada pejabat maupun warga Eropa. Dengan melakukan itu, pemerintah berupaya menghindari gejolak lebih lanjut, akibat deru emansipasi di Tiongkok.

Tak mengherankan, jika keistimewaan atas warga Tionghoa itu membuat kalangan tersebut naik kelas, akhirnya juga memancing cemburu golongan Bumiputera Jawa. Lewat organisasi-organisasi yang diikutinya, Bumiputera melancarkan gerakan kesejajaran. Dijalan-jalan, mulai muncul Bumiputera yang menanggalkan sarungnya, lantas beralih menggunakan celana. Kaki yang nyeker, dikenakan terompah. Ikat kepala tradisional dilepas, seperti juga yang dilakukan oleh warga Tionghoa yang menggunting kuncir-berkepang taucang tradisi dinasti Qing, berganti model rambut a la Eropa.

Sejak masa VOC, aturan-aturan berpakaian memang telah dicanangkan. Tujuannya tak lain adalah membuat batas pembeda antara pendatang dan penduduk asli. Mereka membangun simbol-simbol lewat apa yang dipakai pada badannya, untuk menyekat identitas kebangsaan juga upaya kontrol. Kekuasaan VOC hingga Hindia Belanda, membutuhkan alat identifikasi yang jelas, terhadap apa yang dikuasainya. Maka mereka menerapkan regulasi-regulasi mengikat untuk jenis pakaian, bentuk rumah tinggal hingga jenis bahasa tutur.

Penduduk Hindia Timur, dipilah-pilah berdasar itu, guna memudahkan pengawasan terhadap pergerakan mereka. Jika ada tindak kejahatan baik skala kecil maupun yang menganggu stabilitas politik pemerintah kolonial, penguasa lebih gambang mendeteksinya. Lewat pakaian, orang-orang ditandai. Mereka dari kelas sosial apa, tempat tinggalnya dimana, termasuk bagaimana dasar-dasar kebudayaannya yang mempengaruhi cara berpikirnya.

Kelengkapan-kelengkapan berbusana diatur serta. Bangsa Belanda juga Eropa lainnya, mengenakan topi, celana dan sepatu. Awalnya, saat VOC baru menginjakkan kakinya di tlatah Nusantara, eksklusifitas itu hanya ditujukan demi mempertahankan jatidiri, kebudayaan dan agama para penjelajah. Mereka yang mempunyai latar belakang diluar itu, yaitu warga pribumi, di larang mengenakannya.
Kecuali bagi dua golongan. Yaitu para bangsawan yang bekerjasama dengan pemerintah kolonial, dengan mengakui keabsahan otoritas politik penjajah, juga untuk para jelata berpindah agama sesuai dengan kepercayaan mayoritas pendatang atau menjadi pembantu-pembantu di keluarga Eropa. Itupun masih belum seutuhnya lepas dari diskriminasi. Tetap ada komponen-komponen etiket yang tetap diberlakukan.

Adalah Madame J.M.J Catenius Van der Meijden, seorang penulis Belanda yang merupakan perintis wacana mode di Hindia Timur, di awal abad 20. Lewat bukunya yang berjudul “Ons huis in Indie”, atau diterjemahkan sebagai “Rumah kami di Hindia”, dia mengkampanyekan bagaimana membuat petuah-petuah menata rumah, menyusun kelengkapan interior, tata ruang, hingga cara berbusana bagi rumah tangga eropa di tanah jajahan yang beriklim tropis.

Buku yang terbit di tahun 1908 itu, dijadikan semacam pedoman berpakaian sekaligus berperilaku bagi keluarga Belanda. Didalamnya, dinyatakan dengan jelas, tentang apa yang mesti pakai seorang Eropa untuk bersantai, berwisata, olah raga, hingga saat mendatangi jamuan makan malam. Tak cukup itu, kepada para pembantu mereka yang rata-rata adalah warga pribumi, pun dikenakan ketentuan yang wajib diikuti.

Pembantu-pembantu yang berasal dari kalangan Bumiputera itu mesti diletakkan dalam ruang-ruang khusus dengan perlakuan yang berbeda dengan bangsa Eropa. Mereka disebut dengan istilah “Baboe” atau si pengasuh. Tinggal di bagian rumah yang tidak memiliki akses langsung ke keluarga Belanda. Zona yang terkategori sebagai tempat paling berbahaya, tidak beradab dan terbuka, dalam pemahaman tata ruang rumah tangga Belanda.

Para baboe harus mengenakan pakaian yang berbeda dengan tuan rumah. Setiap hari kerja, mereka mesti memakai seragam berupa celana panjang putih bagi laki-laki atau kain sarung bagi perempuan, rompi putih longgar bermotif garis putih, merah, biru dan kuning. Diwajibkan pula untuk menutup kepala dengan topi bermodel sama. Bila itu terlalu rumit,  Madame J.M.J Catenius Van der Meijden, juga menyarakan untuk nyonya rumah, agar mengharuskan pembantunya mengenakan baju Toro. Sejenis pakaian panjang hingga mencapai lutut, berkancing banyak dibagian depan. Apa yang ditulis oleh Madame Catenius dalam bukunya itu, kemudian menjadi rujukan bagi orang-orang belanda dan Eropa lainnya, untuk semakin memperlebar jarak antara mereka dan penduduk pribumi. Membangun kelas-kelas sosial yang engkah, mengukuhkan diskriminasi.

Di kalangan ningrat dan kaum menengah sendiri, kemudahan akses ekonomi dan pengistimewaan regulasi dari pemerintah kolonial, membuat mereka mampu menikmati cara berpakaian bergaya Eropa. Meskipun tidak sepenuhnya mengikuti, minimal, percampuran busana telah dilakukan.

Orang-orang jawa yang memiliki status sosial tinggi, mengenakan kemeja berleher kaku, dasi kupu-kupu, dan jas-jas warna gelap dengan jalinan pita, seperti halnya busana resmi kerja milik orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Apalagi bagi mereka yang bisa mengenyam pendidikan Belanda hingga taraf menengah. Pembauran cara berpakaian pun dilakukan. Mengenakan jas berpadu sarung dan blangkon. Jenis busana begini, kerap dipakai oleh pelajar-pelajar, HBS, OSVIA, STOVIA dan sekolah pendidikan guru. Para pegawai rendahan seperti guru, juru tulis, juga pengusaha lokal seperti pemilik toko.

Dalam beberapa foto yang diteliti oleh Nieuwanhuis, seorang penulis berkebangsan Belanda yang lahir di semarang 1908, para bangsawan Jawa juga melakukan pencampuran pakaian demi beradaptasi dengan gelombang perubahan kebudayaan yang dibawa bangsa asing. Kaum ningrat yang telah memiliki kontak akrab dengan Belanda itu, mendandani dirinya dengan kreatifitas yang ragu-ragu. Antara mempertahankan ciri tradisi atau mengikuti seutuhnya model berbusana a la Eropa.

Seperti yang diungkapnya ketika memperhatikan foto seorang sunan di Solo, misalnya. Bangsawan itu memilah-milah tubuh dengan apa yang dipakainya. Bagian dada mengenakan baju bergaya Eropa, sedangkan kepala menggunakan mahkota raja dan bagian kaki mengenakan kain sarung. Ini menandakan bahwa modernitas yang dibawa oleh pendatang Belanda, ditanggapi dengan setengah hati. Hendak melawan tapi tak berdaya, akhirnya mengikuti dengan penyesuaian-penyesuaian. Seakan-akan, kalangan menengah dan bangsawan tadi berlaku sebagai jembatan, antara golongan jelata yang memiliki status terendah dan pendatang Eropa yang menduduki status tertinggi. Misi-misi sebagai penghubung itu terwakilkan lewat cara berpakaian mereka yang asimiliatif. Menduduki peringkat sosial menengah, dan tetap kalah kuasa dengan kaum yang berasal Belanda.

Pemandangan yang kontras justru ditemukan pada apa yang dipakai oleh rakyat jelata. Di jalanan, mereka bertelanjang dada, mengenakan kain seputar pinggang yang panjangnya sampai lutut. Kadang, para jelata itu, mengikatkan selempang untuk menyisipkan senjata tradisional mereka. Kepala tertutup kain ikat atau semacam topi tradisional, sesuai dengan latar budaya kesukuan masing-masing dan berjalan tanpa alas kaki. Mereka berbicara dengan bahasa ibunya, karena tak memiliki kuasa untuk menjangkau pendidikan, hingga mengerti bahasa lainnya, seperti Melayu atau Melanda.

Seorang pelancong Belanda yang bergabung dengan VOC, Johan Nieuhoff, menceritakan apa yang dilihatnya di ruang-ruang publik Batavia dalam buku catatan perjalanannya tahun 1682. Perbedaan yang serius, pada apa yang dipakai oleh rakyat jelata, priyayi, pengusaha dan kalangan Eropa, terjaga kemapanannya dalam periode yang panjang. Jelas, ini merupakan keberhasilan penguasa kolonial untuk memisah-pisah rinci struktur sosial demi keberlanjutan kontrol. Perangkat adab yang terserta bersamanya, diterapkan bukan untuk tujuan penghargaan kemanusiaan, tapi demi penyekatan kelas, agar teridentifikasi jelas, mana golongan terendah dan patut dieksploitasi dan mana yang tidak.

Maka, di dekade pertama abad 20, lalu bersambung di masa-masa berikutnya, persoalan pakaian dan tata krama yang diskriminatif itu paling disorot oleh gerakan-gerakan emansipasi. Sarekat Islam, adalah organisasi yang santer menggulirkan isu kesejajaran status sosial itu. Tak lama setelah konggres-konggres terbukanya di kisaran 1911-1913, perlawanan terhadap sekat kemasyarakatan terus membanjir. Keberanian-keberanian rakyat jelata untuk menjebol tatanan yang sudah nyaris membeku, tentang pakaian dan etiket, melanda sebagian besar Jawa. Termasuk yang dilakukan oleh Soemarsono, sebagaimana yang sudah ternarasikan diawal tulisan ini. Seorang pemuda bergelar Raden, anak seorang jaksa kepala di Magelang.

Soemarsono adalah penghuni kelas menengah yang mendapatkan kemudahan-kemudahan akses hidup di Hindia Timur. Dia lulusan HBS, fasih berbahasa Belanda, pegiat Boedi Oetomo, pemrakarsa berdirinya Sarekat Islam di Purwakarta. Diantara sekian kemudahan itu, Soemarsono gelisah dengan diskrimasi yang dicanangkan pemerintah kolonial lewat tata berbusana, berbahasa dan tata susila. Perangkat perundang-undangan yang meletakkan bangsa Bumiputera sebagai subsistem kebudayaan yang kalah dan termarjinalkan. Soemarsono memberontak, memberanikan dirinya meretakkan lapis-lapis pembeda itu.

Perubahan zaman, senantiasa diindikasikan dengan peralihan komponen-komponen kehidupan. Pakaian, termasuk sebagai penanda itu. Masa berganti, begitu juga dengan model baju berikut cara memakainya. Menyeberangnya sebuah cara berpikir, pemahaman budaya, dari satu kawasan ke kawasan lain, ditunjukkan dengan pengenalan cara-cara baru berbusana. Secara merambat, pergeseran tata busana ini akan beriring pula dengan perubahan cara berpikir masyarakat rambahan. Termasuk dengan berubahnya cara berbahasa. 

Pakaian tak hanya tentang bagaimana cara menutupi tubuh dan tampil santun. Tapi juga mengenai sebuah kekuatan politik-ekonomi-budaya, yang mengikatkan kontrol. Meneguhkan kuasanya dengan hal yang nyaris tak terasa. Masuk dalam alam bawah sadar manusia, memaksa orang secara halus, mengenai apa yang layak-tidak layak dipakainya. Cita rasa berbusana, yang merupakan hasrat dasar manusia, diterabas dan didikte untuk kepentingan-kepentingan pembuatan kelas dan identifikasi peta gerak sosial.

Dari tiap penggal masa, perubahan itu bisa dikenali dengan gejala yang kecil seperti dengan mengamati dinamika mode busana juga cara mengenakannya. Di awal abad 19 itu, Hindia Timur yang kemudian menjelma menjadi Indonesia, merayapi hal yang sama. Pakaian telah menjadi semangat bergerak dan mendobrak. Penanda bergulirnya periode baru kehidupan. Dari masyarakat terjajah, beralih kepada masyarakat yang menginginkan kemandirian. Orang-orang memprotes apabila cara berpakaiannya dilarang untuk sejajar dengan eropa. Seperti yang dialami oleh Soekarno, saat hendak mengucapkan sumpah pernikahan atas istri pertamanya, Oetari Tjokroaminoto. Cindy Adams, dalam Soerkarno penyambung lidah rakyat Indonesia, menceritakan konflik pakaian itu.

Penghulu yang hendak menikahkan, melarang pemuda Soekarno mengenakan dasi. Hal tersebut langsung membuat pemuda yang tengah terbakar semangat emansipasi itu membela diri. "Tuan Kadi" Kata Soekarno, "Saya menyadari, bahwa dulunya mempelai hanya memakai pakaian Bumiputera, yaitu sarung. Tapi ini adalah cara lama. Aturannya sekarang sudah diperbarui."

“Ya, akan tetapi pembaruan itu hanya untuk memakai pantalon dan jas buka." kata sang penghulu membentak.


Dengan lantang, Soekarno menjawab "Adalah kegemaran saya untuk berpakaian rapi dan memakai dasi. Dalam hal ini, kalau masih terus berkeras kepala untuk berpakaian seperti yang diharuskan penghulu itu, saya menolak untuk melakukan pernikahan". Waktu berjalan, zaman berubah, kuasa bergeser, begitu pula dengan cara berpikir dan argumentasi-argumentasinya. Nuwun.

0 on: "Priyayi : Sekat Antara Busana dan Kuasa"