Kerajaan Panjalu Ciamis : Dalam Kekuasaan Mataram dan VOC [3]

Akarasa - Sepeninggal Kemaharajaan Sunda (723-1579), wilayah Jawa Barat terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang pada mulanya merupakan bawahan Sunda. Kerajaan-kerajaan yang masih saling berhubungan darah itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan Cirebon dan Banten yang sedang berada pada puncak kejayaannya. Kerajaan-kerajaan itu merupakan kerajaan yang mandiri dan dipimpin oleh seorang bergelar Prabu, Sanghyang, Rahyang, Hariang, Pangeran ataupun Sunan, akan tapi mereka mengakui kekuasaan Cirebon dan Banten.

Dua kerajaan bawahan Sunda yang paling luas wilayahnya adalah Sumedang Larang dan Galuh yang masing-masing dianggap sebagai penerus Kemaharajaan Sunda. Pada tahun 1595 Sutawijaya atau Panembahan Senopati (1586-1601) memperluas wilayah kekuasaan Mataram ke wilayah Jawa Barat sehingga berhasil menaklukkan Cirebon dan kemudian menduduki daerah-daerah sekitarnya yang meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat kecuali Banten dan Jayakarta (Batavia).

Untuk mempererat hubungan Mataram-Cirebon ini, Senopati menikahkan salah seorang saudarinya bernama Ratu Harisbaya dengan pengusasa Cirebon waktu itu, Panembahan Ratu (1570-1649). Panembahan Senopati digantikan puteranya yaitu Mas Jolang yang naik tahta sebagai Prabu Hanyokrowati (1601-1613), Prabu Hanyokrowati lalu digantikan oleh puteranya yang bernama Mas Rangsang, naik tahta Mataram sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645).

Pada tahun 1618 Sultan Agung mengangkat putera Prabu di Galuh Cipta Permana (1595-1608) yang bernama Ujang Ngoko atau Prabu Muda sebagai Bupati Galuh yang menandai penguasaan Mataram atas Galuh, sebagai bupati bawahan Mataram ia kemudian bergelar Adipati Panekan (1608-1625).  Adipati Panaekan juga merangkap jabatan sebagai Wedana Bupati (Gubernur) yang mengepalai Bupati-bupati Priangan.

Priangan sendiri berasal dari kata parahyangan yang berarti tempat para hyang (dewata), suatu sebutan bagi wilayah bekas Kemaharajaan Sunda yang sebelumnya menganut agama Hindu, selain itu raja-raja Sunda sering memakai gelar hyang atau sanghyang yang artinya dewa. Peristiwa pendudukan Mataram ini di Panjalu diperkirakan terjadi pada masa pemerintaha Prabu Rahyang Kunang Natabaya karena puteranya yaitu Raden Arya Sumalah tidak lagi memakai gelar Prabu seperti ayahnya, hal ini menunjukkan bahwa Panjalu juga sudah menjadi salah satu kabupaten di bawah Mataram.

Pada tahun 1620 Arya Suryadiwangsa menyerahkan kekuasaannya atas Sumedang Larang kepada Mataram, Sultan Agung kemudian mengangkat Arya Suryadiwangsa (1601-1624) sebagai Bupati Sumedang Larang bergelar Pangeran Rangga Gempol Kusumahdinata. Pada tahun 1624 Rangga Gempol ditunjuk sebagai panglima pasukan Mataram utuk menaklukkan daerah Sampang, Madura. Oleh karena itu jabatan Bupati Sumedang Larang dipegang adiknya yang bernama Pangeran Rangga Gede (1624-1633) sekaligus merangkap sebagai Wedana Bupati Priangan menggantikan Adipati Panaekan.

Pada waktu itu Sultan Agung tengah menyiapkan serangan besar-besaran untuk merebut Benteng Batavia dari tangan Kompeni Belanda dan meminta para bupati Priangan menunjukkan kesetiaannya dengan mengirimkan pasukan gabungan untuk menggempur Batavia. Rencana Sultan Agung ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara para bupati Priangan, tahun 1625 Adipati Panaekan yang berselisih paham dengan Bupati Bojonglopang bernama Adipati Kertabumi (Wiraperbangsa) tewas di tangan adik iparnya itu.

Kedudukan mendiang Adipati Panaekan sebagai Bupati Galuh lalu digantikan oleh puteranya yang bernama Ujang Purba bergelar Adipati Imbanagara (1625-1636). Pangeran Rangga Gede sebagai Wedana Bupati Priangan oleh Sultan Agung dianggap tidak mampu mengatasi serangan-serangan Banten di daerah perbatasan sekitar Sungai Citarum yang saling bersaing berebut pengaruh dengan Mataram, oleh karena itu kedudukan Wedana Bupati Priangan pada tahun 1628 digantikan oleh Bupati Ukur (Bandung) yang dikenal dengan nama Adipati Ukur putera Sanghyang Lembu Alas. Ia mengepalai wilayah Ukur (Bandung), Sumedang Larang, Sukapura, Limbangan, Cianjur, Karawang, Pamanukan dan Ciasem, sedangkan Rangga Gede dijebloskan ke dalam tahanan.

Adipati Ukur juga sekaligus diangkat menjadi Panglima pasukan Mataram yang terdiri dari gabungan pasukan kabupaten-kabupaten bawahan Mataram di Priangan untuk merebut Benteng Batavia dari VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie atau Perkumpulan Dagang India Timur) yang dipimpin oleh Gubernur Jan Pieterszoon Coen (1619-1623 dan 1627-1629). Setiap Kabupaten kala itu mengirimkan kontingen pasukannya dalam penyerbuan ke Batavia dan pemimpin kontingen pasukan dari Galuh adalah Bagus Sutapura.

Penyerbuan ke Batavia kali ini sesungguhnya adalah penyerbuan yang kedua. Pada tahun 1628 Mataram telah mengirimkan pasukannya berjumlah sekitar 10.000 orang untuk merebut Batavia, gelombang pertama pasukan dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa (Bupati Kendal) yang tiba di Batavia Agustus 1628. Pasukan kedua tiba di Batavia Oktober 1628 dipimpin Pangeran Madureja, mereka dibantu oleh para senapati (komandan) yaitu Tumenggung Sura Agul-agul dan Tumenggung Upasanta.

Penyerbuan pertama ini mengalami kegagalan karena pasukan mengalami kekurangan logistik/perbekalan. Atas kegagalan ini Sultan Agung menjatuhkan hukuman mati kepada Tumenggung Bahureksa beserta orang-orang setianya dengan memenggal kepala mereka di sekitar Batavia. Dalam penyerbuan kedua ini Mataram mengirimkan 14.000 orang tentara gabungan Sunda-Jawa untuk merebut Batavia. Pasukan pertama dipimpin oleh Adipati Ukur dengan balatentara Priangannya yang berangkat ke Batavia Mei 1629, sedangkan pasukan berikutnya berangkat ke Batavia Juni 1629 dipimpin oleh Adipati Juminah. Pasukan ini juga dibantu oleh senapati-senapati lainnya yaitu Adipati Purbaya, Adipati Puger, Tumenggung Singaranu, Raden Arya Wiranatapada, Tumenggung Madiun dan Kyai Sumenep.

Sejarah mencatat bahwa akibat kurang koordinasi dan kesalahpahaman dengan armada laut Mataram yang mengepung dari arah laut mengakibatkan pasukan darat pimpinan Adipati Ukur dan Adipati Juminah menyerang Batavia lebih dahulu sehingga penyerbuan ini tidak terjadi secara serempak sesuai dengan siasat perang, akibatnya penyerbuan kedua ini pun mengalami kegagalan. Sultan Agung yang kecewa segera menjatuhkan vonis mati kepada Adipati Ukur yang masih berada di sekitar Batavia dan mengirimkan utusannya untuk memenggal kepala Adipati Ukur beserta para perwiranya yang setia seperti yang terjadi pada Tumenggung Bahureksa.

Mengetahui dirinya telah dijatuhi vonis mati oleh Sultan Agung, Adipati Ukur bersama sebagian pasukannya yang setia berbalik memberontak terhadap Mataram (1628-1632), perlawanan Adipati Ukur bersama pengikutnya ini terhitung alot karena secara diam-diam sebagian Bupati-bupati Priangan mendukung pemberontakan Adipati Ukur.

Perlawanan Adipati Ukur baru berhasil dihentikan setelah Mataram mendapatkan bantuan Ki Wirawangsa dari Umbul Sukakerta, Ki Astamanggala dari Umbul Cihaurbeuti dan Ki Somahita dari Umbul Sindangkasih. Atas jasa-jasa mereka memadamkan pemberontakan Adipati Ukur itu, pada tahun 1633 Sultan Agung mengangkat Ki Wirawangsa menjadi Bupati Sukapura dengan Gelar Tumenggung Wiradadaha, Ki Astamanggala menjadi Bupati Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangun-angun, dan Ki Somahita menjadi Bupati Parakan Muncang dengan gelar Tumenggung Tanubaya.

Bagus Sutapura yang juga berjasa kepada Mataram diangkat sebagai Bupati Kawasen. Sementara itu Bupati Galuh Adipati Imbanagara dijatuhi hukum mati oleh Sultan Agung karena dianggap terlibat dalam pemberontakan Adipati Ukur. Jabatan Wedana Bupati Priangan kemudian dikembalikan kepada Pangeran Rangga Gede sekaligus menjabat sebagai Bupati Sumedang Larang.

Sewaktu tahta Mataram dipegang oleh putera Sultan Agung yaitu Sunan Amangkurat I (1645-1677), antara tahun 1656-1657 jabatan Wedana Bupati Priangan dihapuskan dan wilayah Mataram Barat (Priangan) dibagi menjadi 12 Ajeg (daerah setingkat kabupaten) yaitu: Sumedang, Parakan Muncang (Bandung Timur), Bandung, Sukapura (Tasikmalaya), Karawang, Imbanagara (Ciamis), Kawasen (Ciamis Selatan), Wirabaya (Ciamis Utara termasuk wilayah Kabupaten Panjalu, Utama dan Bojonglopang), Sindangkasih (Majalengka), Banyumas, Ayah/Dayeuhluhur (Kebumen, Cilacap), dan Banjar (Ciamis Timur). Pada waktu itu Raden Arya Wirabaya keponakan Bupati Panjalu Pangeran Arya Sacanata diangkat menjadi kepala Ajeg Wirabaya.

Pada tahun 1677 Sunan Amangkurat II (1677-1703) menyerahkan wilayah Priangan barat dan tengah kepada VOC sebagai imbalan atas bantuan VOC dalam usaha menumpas pemberontakan Trunajaya, menyusul kemudian pada tahun 1705 Cirebon beserta Priangan Timur juga diserahkan Pakubuwana I kepada VOC pasca perselisihan antara Amangkurat III dengan sang paman Pangeran Puger atau Pakubuwana I (1704-1719). Dalam masa pendudukan Mataram selama 110 tahun ini (1595-1705), yang menjabat menjadi Bupati Panjalu secara berturut-turut adalah:

  1. Raden Arya Sumalah
  2. Pangeran Arya Sacanata (Pangeran Arya Salingsingan/Pangeran Gandakerta)
  3. Raden Arya Wirabaya
  4. Raden Tumenggung Wirapraja


Masa VOC dan Hindia Belanda

Berdasarkan perjanjian VOC dengan Mataram tanggal 5 Oktober 1705, maka seluruh wilayah Jawa Barat kecuali Banten jatuh ke tangan Kompeni. Untuk mengawasi dan memimpin bupati-bupati Priangan ini, maka pada tahun 1706 Gubernur Jenderal VOC Joan van Hoorn (1704-1709) mengangkat Pangeran Arya Cirebon (1706-1723) sebagai opzigter atau Pemangku Wilayah Priangan.

Gubernur Jendral VOC menjadikan para Bupati sebagai pelaksana atau agen verplichte leverantie atau agen penyerahan wajib tanaman komoditas perdagangan seperti beras cengkeh, pala, lada, kopi, indigo dan tebu. Kebijakan VOC ini sangat membebani kehidupan rakyat kecil, akibatnya pada tahun 1703 terjadi kerusuhan yang digerakkan oleh Raden Alit atau RH Prawatasari seorang menak (bangsawan) Cianjur keturunan Panjalu yang berasal dari Jampang (Sukabumi).

Kerusuhan yang digerakkan RH Prawatasari ini melanda seluruh kepentingan VOC di wilayah Priangan (Jawa Barat) terutama di Cianjur, Bogor, dan Sumedang. Di Priangan timur terutama Galuh, kerusuhan ini melanda wilayah Utama, Bojonglopang dan Kawasen. Namun pemberontakan RH Prawatasari ini akhirnya dapat dipadamkan oleh VOC pada 12 Juli tahun 1707, Raden Haji Prawatasari tertangkap dalam satu pertempuran seru di daerah Bagelen, Banyumas yang lalu kemudian di asingkan ke Kartasura.

Pasca pemberontakan RH Prawatasari, pada masa kepemimpinan Pangeran Arya Cirebon, Raden Prajasasana (putera Raden Arya Wiradipa bin Pangeran Arya Sacanata) yang menjadi pamong praja bawahan Pangeran Arya Cirebon diangkat sebagai Bupati Panjalu yang berada dalam wilayah administratif Cirebon dengan gelar Raden Tumenggung Cakranagara menggantikan Raden Tumenggung Wirapraja. 

Pada tahun 1810 wilayah Kabupaten Panjalu di bawah pimpinan Raden Tumenggung Cakranagara III diperluas dengan wilayah Kawali yang sebelumnya dikepalai Raden Adipati Mangkupraja III (1801-1810). Wilayah Kawali yang menginduk ke Panjalu ini kemudian dikepalai oleh Raden Tumenggung Suradipraja I (1810-1819).

Pada tahun 1819, Gubernur Jenderal Hindia Belanda G.A.G.Ph. Baron Van der Capellen (1816-1826) menggabungkan wilayah-wilayah Kabupaten Panjalu, Kawali, Distrik Cihaur dan Rancah kedalam Kabupaten Galuh. Dengan demikian pada tahun itu Raden Tumenggung Cakranagara III dipensiunkan sebagai Bupati Panjalu, sementara di kabupaten Galuh, Bupati Wiradikusumah juga digantikan oleh puteranya yang bernama Adipati Adikusumah (1819-1839).

Semenjak itu Panjalu menjadi daerah kademangan di bawah kabupaten Galuh dan putera tertua Tumenggung Cakranagara III yang bernama Raden Demang Sumawijaya diangkat sebagai Demang Panjalu (Demang adalah jabatan setingkat Wedana) sedangkan putera ketujuh Cakranagara III yang bernama Raden Arya Cakradikusumah diangkat sebagai Wedana Kawali.

Pada masa itu wedana adalah jabatan satu tingkat diatas camat (asisten wedana). Raden Demang Sumawijaya setelah mangkat digantikan oleh putera tertuanya yang bernama Raden Demang Aldakusumah sebagai Demang Panjalu, semantara putera tertua dari Wedana Kawali Raden Arya Cakradikusumah yang bernama Raden Tumenggung Argakusumah diangkat menjadi Bupati Dermayu (sekarang Indramayu) dengan gelar Raden Tumenggung Cakranagara IV.

Pada tahun 1915 Kabupaten Galuh berganti nama menjadi Kabupaten Ciamis dan dimasukkan kedalam Keresidenan Priangan setelah dilepaskan dari wilayah administrasi Cirebon. Antara tahun 1926-1942 Ciamis dimasukkan kedalam afdeeling Priangan Timur bersama-sama dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Garut dengan ibukota afdeeling di Tasikmalaya. Pada tanggal 1 Januari 1926 Pemerintah Hindia Belanda membagi Pulau Jawa menjadi tiga provinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Panjalu dewasa ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Raden Tumenggung Cakranagara III, Raden Demang Sumawijaya, Raden Demang Aldakusumah dan Raden Tumenggung Argakusumah (Cakranagara IV) dimakamkan di Nusa Larang Situ Lengkong Panjalu, berada satu lokasi dengan pusara Prabu Rahyang Kancana putera Prabu Sanghyang Borosngora.


Dewasa ini Nusa Larang dan Situ Lengkong Panjalu menjadi obyek wisata alam dan wisata ziarah Islami utama di Kabupaten Ciamis dan selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari seluruh Indonesia terutama dari Jawa Timur, apalagi setelah Presiden IV RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diketahui beberapa kali berziarah di Nusa Larang dan mengaku bahwa dirinya juga adalah keturunan Panjalu.

Bersambung... 

0 on: "Kerajaan Panjalu Ciamis : Dalam Kekuasaan Mataram dan VOC [3]"